Page 57 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 57

karena tanah-tanah yang dijual kepada tuan tanah beserta apa yang
            ada di atasnya, sehingga menjadi konsekuensi masyarakat yang tinggal
            di atas tanah partikelir menjadi “budak” bagi tuan/pemilik tanah.
                 Deandles tidak lama berkuasa sebagai Gubernur Jenderal karena
            Sir Thomas Stanford Raffles masuk ke Nusantara dengan menerapkan
            sistem yang lebih baik yakni landrente, sewa tanah yang besarannya
            ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan jenis tanah: tanah sawah dan
            tanah kering. Bagi Raffles, semua tanah adalah eigendom gubernemen
            yang harus membayar pajak lewat kepala desa. Pajak yang diterapkan

            berdaar pemikiran bahwa raja-raja Jawa adalah pemilik semua tanah
            dan petani adalah penyewa dan harus membayar sewa kepada raja.
            Kepala desa sebagai perpanjangan tangan kerajaan diperankan sebagai
            pemungut pajaknya untuk kepentingan penguasa.    23
                 Lepas dari sistem lendrente ala Rafles, pada tahun 1830 kembali
            kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda hadir dengan membawa
            kebijakan baru dalam bidang tanah. Gubernur Jenderal Van den
            Bosch menerapkan sistem tanam paksa (culturstelsel). Tanam Paksa
            adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk menanam jenis tanaman
            tertentu yang orientasi kebutuhannya adalah pasar internasional.
            Hasilnya harus disetor kepada Pemerintah tanpa mendapat imbalan
            apapun. Adapun luas tanaman yang wajib ditanam pada kebijakan
            tersebut adalah seperlima dari luas lahan yang dikerjakan. Sementara
            bagi petani yang tidak memiliki lahan wajib untuk menyumbangkan
            tenaganya sebanyak seperlima hari dalam setahun tanpa dibayar.
                                                                              24
            Kebijakan ini digambarkan oleh Breman sebagai bentuk paling sulit

            yang dialami para petani khususnya di Jawa, karena sistem ini telah
            memaksa masyarakat pribumi untuk menghasilkan surplus bagi
            pemerintah kolonial sementara mereka ada dalam kondisi kemiskinan.
            Priangan sebagai salah satu kajian mendalam Breman telah berhasil

                 23 Jan Bremen, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial, Jakrta:
            LP3ES, 1986, hlm. 8, lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad
            Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta:
            Obor, 1984, hlm 14.
                 24 Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa
            Kopi di Jawa, 1720-1870, Jakarta: Obor, 2014.


            26      Kelembagaan
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62