Page 62 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Setelah selesai kepanitiaan conversie, lalu surat Mendagri yang
sejak tahun 1948 mulai mengurus kelembagaan pertanahan berkirim
surat No. H 15/3/7 tanggal 28 April 1948 kepada Presiden Sukarno
yang berkedudukan di Yogyakarta, agar membubarkan “Panitia Tanah
Conversi” sekaligus membentuk “Panitia Agraria”. Dalam penjelasan
surat tersebut Menteri Dalam Negeri Sukiman menyampaikan:

… “Mengingat pentingnya peninjauan lebih lanjut dari peraturan-
peraturan yang kini masih berlaku mengenai pemakaian tanah pada
umumnya, dan pemakaian oleh perusahaan-perusahaan bangsa asing
pada khususnya, misal persewaan tanah (grondhuurordonnantie),
erfpacht, concessie, tanah partikelir, dsb, maka berhubung
dengan putusan Dewan Menteri pada tanggal 23 April 1948 untuk
membentuk panitia baru dengan tugas meninjau soal persewaan
tanah di daerah republik menurut G.O. Stb. 1918 No. 88 kami
mengusulkan agar panitia itu diberi kewajiban yang lebih luas lagi,
meliputi soal agraria seluruhnya:
a. Memberi pertimbangan kepada pemerintah soal-soal yang
mengenai hukum tanah seumumnya;
b. merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat agrarische
politiek negara Indonesia;
c. merancang perubahan peraturan-peraturan lama, baik dari
sudut legislatif maupun dari sudut praktiknya;
d. Menyelidiki soal-soal lain yang bersangkutan dengan hukum
tanah… 31

31 Surat Mendagri kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, No. H 15/3/7 tanggal 28
April 1948: Perihal Pembubaran “Panitia Tanah Conversie” dan pembentukan Panitya Agraria”.
Sumber: Arsip Nasional RI.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 31