Page 67 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

konversi” di daerah Surakarta dan Yogyakarta (bersumber Vorstenlands
Grondhuurreglement). Dalam salah satu pertimbangan disebutkan:
“bahwa sebagian dari Vorstenlandsch Grondhuurreglement yang
memuat peraturan-peraturan mengenai “tanah conversie” dalam
daerah Surakarta dan Yogyakata, tidak lagi sesuai dengan keadaan
dan susunan sekarang, khusus tidak selaras dengan pasal 27 dan 33
Undang-undang Dasar. Hingga harus dicabut secepatnya dan diganti
dengan Undang-Undang baru; bahwa selama menunggu Undang-
undang baru tentang pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan
pertanian di daerah Surakarta dan Yogyakarta, sebagaian dari
peraturan dalam Vorstenlandsch Grondhuureglement perlu dicabut”. 34

Panitia di atas telah berhasil melahirkan Undang-undang No.
13/1948 tentang “Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement”
(Undang-undang Penghapusan Konversi). Selepas tugas itu selesai,
maka Panitia tersebut dibubarkan dengan Penetapan Presiden tanggal
8 Mei 1948 No. 15. Karena Undang-undang No. 13/1948 ternyata masih
memerlukan peraturan pelaksanaan, khususnya mengatur semua
akibat diadakannya perubahan itu, maka perlu dibentuk panitia baru.
Bukan saja soal tanah konversi yang perlu dirampungkan, namun perlu
pengupasan segala persoalan lain yang juga penting tentang hukum
tanah, khususnya yang bertalian dengan usaha modal asing. Lantas
dibentuklah Panitia Agraria dengan tugas dan susunan yang lebih luas. 35
Secara keseluruhan hasil pekerjaan Panitia Agraria yang
terpenting sebagai berikut: (1) Rancangan Undang-undang
penambahan dan pelaksanaan Undang-undang No.13/1948 tentang

“Perubahan Vorstenlanden Gronghuurreglement”. Rancangan ini
diajukan kepada pemerintah pada 12 Oktober 1948 dan pemerintah
mengajukannya kepada Badan Pekerja KNIP sebelum agresi Belanda
ke-II tanggal 9 Desember 1948. Karena ada perubahan keadaan akibat
pendudukan, rancangan itu ditinjau ulang dan pada pertengahan
bulan Desember 1949 disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP; (2)

34 Di kutip dari Konsideran Menimbang dalam UU No. 13/1948.
35 Loc.Cit.

36 Kelembagaan