Page 72 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 72
juga skema hak atas tanah bagi warga asing, sebagaimana dalam
skema muncul dua subjek, warga negara dan bukan warga negara.
Yang justru menarik adalah tidak dimunculkannya skema hak tanah
secara komunal, padahal poin A merekomendasikan pengakuan hak
ulayat namun demikian tidak muncul dalam skema secara detail.
Hal ini juga yang akhirnya pada UUPA 1960 juga tak terwadahi, yang
diakui hanya hak individu/perorangan dan badan hukum. Perdebatan
tentang hak warga negara asing memang panjang, bahkan di Panitia
Agraria Jakarta masih juga muncul wacana itu, akan tetapi akhirnya
berhasil dikeluarkan dari draft UUPA.
2. Mimpi Kedua: Panitia Jakarta, 1951
Panitia Agraria Yogya selesai menjalankan tugasnya dengan
mengeluarkan hasil dan rekomendasi yang cukup banyak sebagaimana
dijelaskan di atas. Dengan modal itu kemudian presiden membentuk
kepanitiaan baru, karena Panitia Yogya yang tidak terlalu lama bekerja
dianggap belum sepenuhnya menyelesaikan hal-hal terkait hukum
agraria yang diinginkan. Apalagi situasi politik nasional sangat tidak
mendukung karena peristiwa pendudukan Belanda. Saat Panitia Yogya
dibentuk kedudukan pemerintah republik ada di Yogyakarta, situasi
pemeritahan dalam kondisi yang tidak stabil. Begitu situasi negara dalam
kondisi stabil, tepatnya 19 Maret 1951, Presiden Republik Indonesia
membubarkan Panitia Agraria Yogya dan membentuk Panitia Agraria
Jakarta dengan penetapan Presiden No. 36 Tahun 1951. Kepanitiaan
Agraria Jakarta ini diisi oleh ahli-ahli dari beberapa kementerian dan
jawatan serta wakil dari organisasi tani. Panitia Agraria Jakarta kembali
dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo sebagai ketua merangkap anggota
yang merupakan Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua (merangkap anggota) adalah Sadjarwo, Kepala Bagian
Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian.
Panitia Agraria Jakarta terdiri atas: dua orang wakil Kementerian
Dalam Negeri; dua orang wakil Kementerian Pertanian; dua orang
wakil Kementerian Kehakiman; seorang wakil Kementerian Pekerjaan
Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 41
