Page 73 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Umum; seorang wakil Jawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial;
tiga orang wakil dari organisasi-organisasi tani. Atas usul Panitia,
Menteri Dalam Negeri menyetujui jumlah anggota dapat ditambah
menjadi 15 orang. Kemudian dengan Keputusan Presiden Indonesia
tanggal 30 Oktober 1951 No. 212/1951.
Panitia Agraria yang baru berkeddukan di Jakarta dengan tugas
yang tidak jauh beda dengan Panitia Agraria Yogya, yakni:

1. Merencanakan dasar-dasar baru hukum tanah, lalu merencanakan
undang-undang serta peraturan lainnya yang berhubungan
dengan tanah;

2. Merencanakan perubahan, pencabutan dan pembaharuan segala
peraturan tentang tanah yang masih berlaku;
3. Memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang atau
peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan oleh
pemerintah;
4. Memberi masukan pada pemerintah tentang persoalan hukum

tanah. 38

Pada taun 1953, Sarimin Reksodihardjo lewat keputusan Presiden
Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1953 No. 52/1953 diangkat menjadi
Gubernur Nusa Tenggara, maka kedudukannya digantikan oleh Singgih
Praptodihardjo. Sebelum itu, sejak April 1952, sebenarnya Sarimin
Reksodihardjo dalam kedudukannya sebagai ketua Panitia Agraria
Jakarta telah diangkat sebagai Pemangku Jabatan Gubernur Sunda
Kecil yang berkedudukan di Singaraja, dan oleh karena itu Sarimin
Reksodihardjo sejak itu sudah tidak berkesempatan lagi menghadiri
dan memimpin sidang-sidang panitia tersebut. Persoalan lain,
39
sekalipun situasi Indonesia jauh lebih kondusif dibanding pada periode
pembentukan Panitia Agraria pertama, namun tak juga memberikan

situasi yang mudah bagi para panitia untuk menghasilkan dasar-dasar

38 Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Agraria “Djakarta”,
Madjalah Agraria Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958.
39 Lihat Keppres No. 52 Tahun 1953.

42 Kelembagaan