Page 77 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Gambar 3. Mr. Gondokusumo (PIR), Menteri Urusan Agraria pertama dalam
Kabinet Sukiman, 1951-1952. Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional RI.

Sedikit ada penjelasan lain tentang Kementerian Agraria, pada 24
September 1951, Menteri Dalam Negeri berkirim surat kepada Perdana
Menteri Sukiman yang intinya segera dibuka Kantor Urusan Agraria di
daearah untuk menangani persoalan teknis. “Dengan sengaja aparat
yang akan diadakan diberi kantor yang lebih sederhana susunannya
dan tidak menghendaki tenaga banyak tetapi terpilih sehingga dengan

biaya yang sedikit dapat diharapkan penyelenggaraan pekerjaan sebaik-
baiknya, hal ini juga untuk menghindarkan kekhawatiran parlemen
tentang beban keuangan yang akan bertambah berat. Kondisi di
atas untuk menghindari kekhawatiran banyak pihak tentang beban
keuangan negara namun di sisi lain membutuhkan pekerjaan teknis,
maka kementerian ini tidak menyerupai kementerian, hanya suatu
kantor saja”. Tampaknya, keberadaan Gondokusumo memang tidak
42
bisa mengerjakan persoalan agraria karena persoalan anggaran yang
tidak tersedia untuk mengerjakan urusan agraria sehingga urusan
tersebut masuk di dalam Kementerian Dalam Negeri, termasuk urusan
tenaga kerjanya. Sementara untuk mengatur keberadaan jawatan-
jawatan terkait agraria yang selama ini sudah ada misalnya Jawatan
Pendaftaran Tanah tetap berada di bawah Departemen Kehakiman.

Pada awal 1952, Kabinet Sukiman jatuh dan Wilopo naik menjadi
Perdana Menteri. Dalam Kabinet Wilopo, Kementerian Agraria tidak
muncul dalam struktur kabinet baru. Wilopo merampingkan struktur
kementerian dari 20 kementerian menjadi 18 kementerian. Baru pada
tahun 1953, Kabinet Ali Sastriamodjojo I, 1 Agustus 1953-12 Agustus 1955
Kementerian Urusan Agraria kembali dihadirkan. Akan tetapi kebinet
ini tanpa portofolia, baru kemudian pada November 1954 setelah
terjadi resuffle Kementerian Urusan Agraria muncul dengan menteri
Hanafiah. Tidak berlangusng lama, Hanafiah kemudian diganti oleh
I Gusti Gde Rake menjadi departemen penuh. Namun lagi-lagi situasi

42 Surat Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri, 24 September 1951 tentang
Rencana PP Pembentukan Kantor Urusan Agraria. Sumber: Arsip Nasional RI.

46 Kelembagaan