Page 81 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan
rakyat, dan oleh karena itu kabinet memandang perlu mengangkat
seorang Menteri Urusan Agraria yang akan diserahi tugas khusus
tersebut. Dari dokumen-dokumen tentang perjalanan pembentukan
49
kelembagaan itu juga bisa ditarik kesimpulan, keluarnya Keppres
No. 5/1955 adalah kebijakan politik cukup penting dalam menata
kelembagaan agraria dan politik hukum agraria nasional. Setidaknya,
Keppres tersebut memberikan ruang dan harapan konkrit terhadap
upaya merawat amanah yang dititipkan oleh “pendiri” negara tentang
mimpi dan cita-cita memiliki hukum nasional agraria.

Segera setelah terbentuk Kementerian Agraria lewat Keppres
No.5/1955, tugas-tugas dan wewenang diserahkan kepada lembaga
tersebut, sejak itu pula Menteri Agraria baru mengeluarkan Surat
Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. Surat yang ditandatangani
oleh Menteri Agraria R. Goenawan ini berlaku mulai 1 Februari 1956,
surat keputusan menteri tersebut tentang Penetapkan Lapangan
Pekerjaan dan Susunan Jawatan (pemerintahan) Agraria. Tugas Kepala
Daerah dan Jawatan Agraria mengawasi pelaksanaan perundang-
undangan Agraria dan pekerjaan Kantor Agraria di daerah, serta
memimpin dan memberi petunjuk kegiatan-kegitan. Kepala Jawatan
berkoordinasi dengan pimpinan harian teknis dan administrasi,
dibantu seorang Kepala Muda Jawatan.
Jawatan terdiri atas Pusat Jawatan, Kantor Inspeksi Agraria
Provinsi, Kantor Pengawas Agraria Karesidenan, Kantor Agraria
Daerah Tingkat I/II. Pusat Jawatan terdiri atas hak tanah perkebunan/

pertanian, hak Barat, hak Indonesia, Tanah negara, Tanah Partikelir,
Agraria Umum, dan Tata Usaha. Hak tanah perkebunan/ pertanian
ditugasi mengawasi perizinan menduduki kembali atau meninjau persil
perkebunan besar oleh pemilik semula, pembatalan dan menghentikan
hak konsesi, pembaharuan hak konsesi, dan konversi dari pertanian
kecil menjadi pertanian besar. Hak Barat bertugas memberi eigendom,
opstal, erfpacht, konsesi, recht van gebruik, menutut pendapat dan

49 Yance Arizona, Op.Cit., hlm. 60-61.

50 Kelembagaan