Page 83 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 83
Hukum Agraria Nasional (membuat draft RUUPA) dan menjalankan
segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak
tanah bagi rakyat. Lalu dikeluarkan Keppres 14 Januari 1956 No. 1 Tahun
1956 tentang pembubaran Panitia Agraria Jakarta dan membentuk
panitia baru dengan nama Panitia Negara Urusan Agraria (disingkat
Panitia Agraria) berkedudukan di Jakarta. Yang menarik dalam
Keppres kali ini secara tegas dinyatakan: Menyiapkan Rancangan
Undang Undang Pokok Agraria Nasional; Merencanakan perubahan,
pencabutan, dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang
sampai sekarang masih berlaku; Memberi pertimbangan kepada Menteri
Agraria mengenai persoalan agraria, baik atas inisiatif sendiri maupun
atas permintaan Menteri Agraria. Berlainan dengan panitia terdahulu,
maka panitia ini diberi batas waktu untuk menyelesaikan tugasnya yaitu,
“sebisanya dalam waktu satu tahun”, sedang setiap triwulan panitia juga
melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Agraria. Tampaknya
belajar dari pengalaman Panitia Agraria sebelumnya, pembentukan
panitia kali ini target dan fokusnya lebih jelas dan tegas, hal itu
menunjukkan keseriusan Kementerian Agraria, karena sekarang beban
itu ada pada lembaga baru tersebut. Kenyataannya demikian, RUUPA
kemudian lahir dari rahim “lembaga” ini dan menjadi sebuah produk
UU yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam
persoalan sumber daya alam/tanah. 51
Jumlah anggota Panitia Agraria ditetapkan sebanyak-banyaknya
15 orang, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Mereka
terdiri atas pejabat beberapa kementerian dan jawatan yang lapangan
pekerjaannya berkaitan erat dengan urusan agraria, ahli hukum
adat dan para wakil dari berbagai organisasi tani. Dalam Keputusan
Presiden No. 1 Tahun 1956, susunan Panitia Agraria sebagai berikut:
51 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan
dan Pembubaran Panitia Agraria. lihat juga “Ichtisar tentang Pembentukan, Tugas, Susunan
dan Hasil Pekerjaan Panitia Negara Urusan Agraria Jakarta”, Madjalah Agraria, Tahun. 1 No.3
Djuni 1958.
52 Kelembagaan
