Page 85 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Seperti pada panitia sebelumnya, perubahan-perubahan atau
pergantian personil juga terjadi dalam kepanitiaan ini. Atas permintaan
sendiri, Kyai Mustain berhenti sebagai anggota dan digantikan oleh
Mr. A.S. Soripada, pengacara di Pontianak. Demikian pula Mr. Moh.
52
Nasroen digantikan oleh I.J. Kasimo dari Partai Katolik dan terakhir
53
A.J. Roeslan yang mengundurkan diri karena pensiun digantikan
oleh Syahruddin Sutan Pamuntjak perwakilan dari petani. Diluar
54
15 anggota masih terdapat sekretariat yang diisi oleh para pegawai
dari biro Perundangan-undangan Urusan Politik dan Perencanaan
serta Sekretariat kementerian sebagai pembantu sekretaris. Tentang
posisi ketua yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Agraria
dimaksudkan supaya pekerjaan Panitia Agraria berada langsung di

dalam kontrol sekaligus pengawasan pimpinan kementeria. Tentu saja
persoalan koordinasi menjadi lebih mudah, apalagi dalam Keppres
tersebut segala pendanaan yang dikeluarkan oleh panitia dibebankan
kepada anggaran Kementerian Agraria.
Panitia Agraria memiliki beberapa pedoman untuk melakukan
kerja-kerja yang telah disampaikan oleh ketua dalam suratnya kepada
para anggota tanggal 31 Januari 1956 No. 2/PA/56. Pedoman dimaksud
adalah:

1. Bahwa pangkal haluan daripada Undang-Undang Pokok Agraria
haruslah Undang-Undang Dasar kita;

2. Bahwa haruslah dihasilkan suatu rencana nasional yang dapat
juga memenuhi kebutuhan internasional economisch verkeer
(perdagangan internasional);
3. Bahwa harus diupayakan supaya hak-hak tanah menurut hukum
Barat diganti;
4. Bahwa akibat konversi hak-hak tersebut jangan sampai
menggoncangkan economisch verkeer;

52 Mengenai pergantian ini lihat Keppres No. 81 tahun 1956, 21 Maret 1956.
53 Lihat Keppres No. 147 tahun 1956, 7 Agustus 1956.
54 Lihat Keppres No. 187 tahun 1956, 28 November 1956.

54 Kelembagaan