Page 82 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 82
penjelasan pemerintah, penghapusan erfpacht pertanian kecil dan
konsesi kecil, pengawasan terhadap penjualan dan pelimpahan hak,
pembaharuan dan pengguguran persewaan tanah kepada bangsa
asing. Hak Indonesia mengawasi pemberian hak milik, persoalan
agraris eigendom, pelaksanaan dari ontiginningsordonnantie, wakaf,
tanah perdikan desa, konversi tanah dengan hak Indonesia, masalah
tanah swapradja, ulayat, dan transmigrasi, menyusun monografi isi
hak-hak Indonesia di daerah, penyelenggaraan Fabrieken-ordonantie,
persewaan tanah dengan hak Indonesia kepada perusahaan pertanian.
Ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan oleh lembaga baru
untuk memperjelas persoalan-persoalan tanah, padahal semua problem
tersebut nyaris tidak bisa dieksekusi tanpa hukum agraria nasional.
Tugas Agraria Umum (TU) menyusun surat edaran dan pedoman,
mengikuti perkembangan tugas Kementerian Agraria, menjelaskan
permasalahan tanah hutan, reboisasi, penentuan batas, houtaankap
konsesi, penukaran tanah hutan, menyelesaikan perkara sipil di depan
hakim, soal tanah yang berhubungan dengan hukum adat di daerah
swapraja. Tugas Pimpinan Kantor Inspeksi Agraria Provinsi antara
lain membantu gubernur dan kepala daerah melaksanakan wewenang
menurut undang-undang di lapangan agraria, mengawasi perkantoran
Pengawas Agraria di karesidenan dalam provinsi. Sementara tugas
Pimpinan Kantor Pengawas Agraria Karisidenan membantu Residen,
dan mengawasi perkantoran Agraria Daerah Tingkat I/II dalam
Karesidenan. Demikian seterusnya sampai ke level Kantor Agraria
Daerah Tingkat I/II dipimpin oleh Kepala Kantor Agraria Daerah
Tingkat I/II. 50
1. Asa yang Tergapai: Panitia Negara Urusan Agraria, 1956
Langkah Menteri Agraria setelah ditetapkan sebagai lembaga
yang sama dengan kementerian lain adalah segera membuat kajian
kembali tentang panitia agraria yang sudah dibentuk selama dua kali.
Sebagaimana amanat Keppres No. 5/1955 harus segera menyelesaikan
50 Selengkapnya lihat Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. 27 Februari 1956.
Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 51
