Page 87 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

6. Pemindahan hak atas tanah.
7. Dan terakhir laporan yang ke-7 yang dilaorkan pada bulan
Desember 1956 diserati dengan rumusan Rancangan Undang-
Undang Pokok Agraria beserta penjelasannya untuk disetujui
oleh Panitia Agraria

Secara resmi, Desember 1956 RUUPA diajukan ke Panitia Agraria
untuk mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, menurut panitia sendiri
masih perlu ada beberapa yang perlu disempurnakan. Atas permintaan

panitia juga kemudian dibentuk Panitia Perumus RUUPA dengan
Keputusan Menteri agraria, No. Sk. 62/Ka, 26 Maret 1957. Para perumus
terdiri atas pejabat-pejabat daru urusan politik agraria, yaitu:

1. Singgih Praptodihardjo (Kepala Urusan Politik Agraria dan
Perencanaan, sebagai ketua);
2. Boedi Harsono (Wakil kepala Biro Perundang-undangan,
anggota);
3. Herman Wiknjo Broto (Biro Perundang-undangan, sekretaris).

Adapun Panitia Perumus di atas bertugas “merumuskan dan
menyusun Rencana Undang Undang Pokok Agraria, berdasarkan
hasil Panitia Negara Urusan Agraria, dengan mengadakan perubahan-
perubahan dan tambahan-tambahan yang menurutnya perlu”.
Hasil kerja tim perumus adalah melakukan beberapa perubahan,
penambahan, dan penghapusan baik mengenai isi maupun susunan
redaksinya dan sistematikanya. Penghapusan beberapa pasal dari
Panitia adhoc II yang dianggap ada ketentuan-ketentuan yang tidak
perlu lagi ditempatkan dalam suatu undang-undang, karena memuat
perumusan pengertian-pengertian umum yang sudah cukup dikenal

artinya dalam pelajaran hukum. Ada juga ketentuan-ketentuan yang
dipandangnya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang pokok,
seperti ketentuan yang masih menyebut-nyebut hak tanah menurut
hukum adat, sebab dengan demikian akan tetap berlangusng dualisme

56 Kelembagaan