Page 92 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Agraria No. Sk/35/Ka/1956 tentang Lapangan Pekerjaan dan Susunan
Jawatan Agraria. Dengan keputusn menteri ini kemudian lahir kantor-
kantor Jawatan Agraria baru di daerah povinsi, kabupaten dan kota di
banyak daerah. Kemudian disusul Kepmen Agraria No. Sk/50/tahun
1958 tentang Susunan Jawatan Pendaftaran Tanah. Tentang peralihan
tugas dan wewenang kepada Kementerian Agraria di daerah-daerah
dilakukan melalui: pertama, semua tugas dan wewenang agraria
dialihkan dan dipusatkan kepada Kementerian Agraria. Dengan adanya
ketentuan Pasal 4 UU No. 7 1958 maka diberikan kemungkinan untuk
melaksanakan peralihan itu daerah demi daerah. Kemudian menurut
keperluan dan dengan mengingat pertumbuhan kelengkapannya
Menteri Agraria dapat menunjuk badan-badan penguasa (misalnya

daerah-daerah otonom, jawatan dan lain sebagainya) dan pejabat-
pejabat dari Kementerian Agraria untuk melakukan tugas-tugas dan
wewenang tertentu. 66
Pasca lahirnya UUPA 1960, Kementerian Agraria semakin
disibukkan dengan mengerjakan dan menyelesaikan persoalan-
persoalan pertanahan. Kurang dari satu bulan setalah UUPA disahkan,
Menteri Agraria sudah mengeluarkan Permenag No. 2 Tahun 1960
tanggal 10 Oktober 1960 tentang Pelaksanaan UUPA. Di dalam
Peraturan Menteri ini diatur secara detail beberapa persoalan tanah,
diantaranya: Peraturan Pendaftaran tanah, Peraturan Konversi Hak-
hak Barat, dan Hak Tanggungan. Tiga persoalan pokok inilah yang
harus diurus oleh Menteri Agraria karena menyangkut hak-hak
tanah di seluruh Indonesia. Pengaturan konversi yang begitu rumit
membutuhkan peraturan yang detail, termasuk juga Hak Tanggungan
yang dianggap penting bagi masyarakat. Pendaftaran tanah tidak bisa

berjalan dengan semestinya jika persoalan subjek hak dan cara-cara
merubahnya tidak segera diselesaikan, sebab di dalam UUPA hanya
mengatur secara umum. Untuk itulah, Kementerian Agraria dalam

66 “Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria”, Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958,
hlm. 130-131.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 61