Page 94 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

nyawa dari kerja-kerja lembaga agraria di bidang pendaftaran tanah
di daerah. Untuk hal ini sedikit lebih mudah karena pada tahun 1958
Menteri Agraria sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria No.
Sk/50/Ka tahun 1958 tentang Susunan Jawatan Pendaftaran Tanah.
Kehadiran PP 10/1961 sudah langsung bisa dikerjakan karena perangkat
kelembagaannya sudah tersedia. Penting untuk dipahami, sekalipun
Keppres No. 55/1955 sudah menyebut tentang pendaftaran tanah
namun prakteknya tidak serta merta pendaftaran tanah bisa dilakukan
oleh Kementerian Agraria, hal itu disebabkan karena jawatan
pendaftaran tanah masih berada di bawah Departemen Kehakiman.
Sejak dikeluarkannya Keppres No. 190/1957 barulah disatukan ke dalam
Kementerian Agraria.

Menurut Boedi Harsono, jawatan pendaftaran tanah tidak mudah
dilakukan oleh daerah karena sifatnya yang rumit dan harus dilakukan
secara hati-hati. “Eigendomskadaster harus dilakukan secara teliti
untuk mencapai kepastian hak atas tanah. Perlu diketahui dan dapat
ditetapkan dengan teliti dan tepat batas-batas dan luas tanah yang
bersangkuta. Untuk kepastian hukumnya perlu pula ada kepastian
siapakah yang berhak atas tanah itu. Berhubungan dengan itu maka
eigendomskadaster memerlukan keahlian dan peralatan yang jauh
lebih sempurna, karena tujuannya adalah untuk kepastian hukum”.
69
Karena kerumitan dan dibutuhkan keahlian itu pula, pendaftaran
tanah setelah terbit peraturan menteri tentang tata cara pendafataran
tanah pada tahun 1959 belum bisa dilakukan secara luas, sebab
dibutuhkan tenaga yang memadai untuk mengerjakannya.

Sebelum Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN
No. 1885 keluar, perdebatan tentang pendaftaran tanah ada pada
eigendomskadaster dan fiscaalkadaster. Pendaftaran tanah masih
dilihat semata dari tujuannya untuk menentukan cara dalam
melakukannya. Kadaster fiskal yang sudah dilakukan bertujuan
untuk pemungutan pajak tanah, dahulu dikenal dengan pajak bumi

69 Boedi Harsono, “Memperkenalkan Kementerian Agraria” (habis), Madjalah Agraria,
Tahun. 1 No. 2 Mei, 1958, hlm. 42.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 63