Page 99 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

suasana baru yang menunjukkan hasrat mengamalkan azas gotong
royong. Dengan penuh keyakinan bahwa rencana U.U. Pokok Agraria
yang diperbaharui dan disampaikan kepada DPR GR memperoleh
persetujuan bulat. Dengan demikian, Indonesia punya dasar hukum
yang kuat untuk melaksanakan Landreform.” 75

Cita-cita besar Sadjarwo dan para pendiri negara atas gagasan
tentang Landreform “nyaris dijalankan”, bahkan beberapa produk
hukum terkait hal tersebut telah banyak dikeluarkan. Kementerian
Agraria sebagai sebuah lembaga telah berhasil menterjemahkan UUPA
dalam aturan-aturan yang cukup detail, mulai dari tanah absente,
kelebihan maksimur, yayasan pendanaan/skema pembiayaan, dan
pola pembayaran/ganti rugi. Sampai tahun 1962 saja, Kementerian
Agraria sudah berhasil mengeluarkan produk hukum terkait dengan
Landreform sebanyak 13 buah (UU, PP, Peraturan Menteri/Surat
Keputusan Menteri).
76
Di Jawa, pembentukan panitia Landreform relatif berjalan
dengan cepat, misalnya di Klaten, Jawa Tengah, sebagaimana studi
Soegijanto Padmo pada tahun 1962. Menurut Soegijanto, bupati
Klaten sudah membentuk panitia Landreform sampai tingkat desa,

termasuk menjalankan dan bagaimana mempraktikan Landreform
di desa. Beberapa persoalan memang muncul terkait kebijakan
77
Landreform, diantaranya konflik yang berbasis pada ideologi politik,
akan tetapi gagalnya Landreform bukan pada persoalan pilihan-pilihan
ideologi semata, tetapi sebagai konsekuensi pertarungan yang tajam
di pentas politik sepanjang 1950-1965, sehingga tidak kondusif untuk
menyelenggarakan program pemerintah.

75 Pidato Menteri Agraria Sadjarwo di DPRGR pada 12 September 1960 Mengenai RUU
Pokok Agraria, Sumber: Arsip Nasional RI.
76 Selengkapnya lihat “Peraturan-peraturan yang telah Dikeluarkan oleh Departemen
Agraria”, Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962, hlm. 15-17. Lihat juga pidato Sadjarwo
mengobarkan landreform dan revolusi, “Pelaksanaan Landreform sebagai Bagian Mutlak
dari pada Revoluai dan Menjelaskan Sandang Pangan”, ceramah J.M. Menteri Koordinator
Kamparemen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Kader-kader Revolusi, tanggal 9
September 1964.
77 Soegijanto Padmo, Land Reform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965,
Yogyakarta: Media Presindo-KPA, 2000, hlm. 104-107.

68 Kelembagaan