Page 97 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

usaha bersama sukarela. Begitu juga dengan Soejono Sastrodimedjo
yang memetakan perkembangan Landreform secara detail.
73
Sebagaimana dimanatkan dalam UUPA, Landreform merupakan
perintah UU yang harus segera dijalankan, baik pengelolaan tanah
pertanian dan non pertanian dalam konteks kelebihan maksimum,
tanah absente, keorganisasian Landreform (Panitia Landreform),
pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, dan
penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu. Kesemua itu berhasil
dirumuskan dalam era Kementerian Agraria dalam tempo di bawah

dua tahun, baik produk UU maupun PP, dan Peraturan Menteri. Tentu
saja masih banyak yang lain yang belum diatur termasuk pengadilan
Landreform yang baru muncul dalam UU No. 21 tahun 1964.
Terkait dengan UUPA dan Landreform, Menteri Agraria Sadjarwo
menyampaikan pidato yang cukup menarik di depan DPRGR ketika
memberikan hak jawab dalam rangka RUU Pokok Agraria. Sebelumnya
didahulu pidato Soekarna pada 17 Agustus yang menyebutkan
“rencana pengesahan UUPA 1960 dianggap sebagai kemajuan paling
penting dalam revolusi Indonesia.” Pidato Sadjarwo yang diucapkan
74
pada tanggal 12 September 1960, menjelang perolehan persetujuan
Angota Dewan Perwakilan atas RUUPA. Sadjarwo mengemukakan
betapa pentingnya UU ini dan gagasan tentang Landreform yang
akan segera dijalankan setelah disahkan UUPA. Tak lupa bahwa
kerja-kerja lobi sebagai proses politik terhadap anggota DPRGR
menjadi kunci keberhasilan RUU ini lolos di dewan, dari situ pula
Sadjarwo memberikan ucapan secara khusus kepada utusan golongan

dan kelompok lain atas sikap dan kerja samanya sehingga berhasil
mendapat persetujuan. Berikut bagian dari cuplikan pidato Menteri
Agraria Sadjarwo:

73 Singgih Praptodihardjo, “Beberapa Pokok Fikiran Mengenai Landreform dalam
Hubungannya dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Community Development di
Indonesia)”, Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958, hlm. 119-120, lihat juga Soejono
Sastrodimedjo, “Perkembangan Landreform”, Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962,
hlm. 4-14.
74 Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan
Pertanahan 1945-2009, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011, hlm. 14.

66 Kelembagaan