Page 100 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Saat upaya pemerintah menjalankan Landreform memang
diakui menimbulkan situasi yang memanas. KH. Idham Chalid
dalam pandangannya mengemukakan memang terjadi kisruh antar
kelompok di pedesaan, “gontok-gontokan” antarakelompok mengenai
tanah terjadi, bahkan tanah wakaf ikut menjadi persoalan. Atas situasi
itu, Idham menyarankan agar pemerintah mengadakan penyelidikan
dan mengambil tindakan. “Negara dan revolusi lebih penting
daripada membela dua tiga orang penghalang program revolusi”.
78
Pemicu persoalan di tingkat desa memang sudah tampak sejak awal
dijalankan program Landreform, yakni menyangkut cara pandang
salah satu kelompok terhadap sebuah aturan. Dalam pandangannya,
DN. Aidit menyatakan bahwa “sebelum 1962 timbul banyak konflik

tanah di pedesaan. Namun sesudah akhir tahun 1963 kaum tani tidak
boleh dipersalahkan lagi. Sebab, menurut Peraturan Pemerintah di
Jawa, Madura, Bali tahun 1963 Landreform sudah harus selesai. Jika
belum, tuan tanah harus ditahan. Ketegasan adalah hal penting dalam
menjalankan Landreform. Kaum tani tidak bisa salah, tuan tanah yang
salah”. Setidaknya, cara pandang ini memberi andil dalam persoalan
79
konflik di desa-desa akibat dari rencana dijalankannya Landreform
oleh pemerintah.
Sekalipun gagal dijalankan oleh Sukarno, sampai tahun-tahun
pasca 1965, Landreform masih tetap menjadi persoalan menarik
dibicarakan oleh pejabat-pejabat agraria, sekalipun pemerintahan
berganti dan rezim berubah, ruang-ruang resmi negara masih
mempidatokan Landreform dengan nyaring dan mempesona.
Direktur Jenderal Agraria Daryono pada tahun 1982 dalam sambutan
resmi menyampaikan, “Negara RI yang susunan perekonomiannya

bercorak agraris, tanah akan memegang peranan utama dan pertama
dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan usaha

78 “Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform”, diucapkan di Muka
Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.
79 “Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform”, Diucapkan di
Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 69