Page 89 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dicetak dengan huruf miring, sedangkan naskah penjelasannya dengan
huruf biasa.
58
Dalam tempo lebih kurang 13 bulan draft UUPA telah selesai
dikerjakan oleh panitia dan segera akan diajukan ke Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia. Pada tangga 24 April 1958, draft UU diajukan ke
DPR, namun karena “gonjang ganjing” politik, 5 Juli 1959 Presiden
mengeluarkan Dekrit menandai kembalinya UUD 1945. Maka draft
59
UUPA ditarik kembali dari DPR, sebab dalam draft tersebut masih
menggunakan rujukan UUDS/1950, selain tentu saja rancangan

rancangan ini masih mendapat beberapa masukan dari para pakar,
hingga akhirnya ditarik kembali. Masukan yang penting dalam
catatan sejarah perjalanan RUUPA adalah masukan dari Seksi Agraria
Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Arizona, “UGM telah memberikan sumbangsih penting
bagi perkembangan hukum agraria nasional melalui Seksi Agraria
yang diketuai oleh Notonagoro yang dibantu oleh Iman Soetiknjo.
Keterlibatan lembaga ini bermula pada tahun 1958 ketika Kementerian
Agraria mengadakan Seminar Agraria di Tretes Jawa Timur. Seminar
tersebut diadakan atas saran dari Presiden Sukarno yang menghendaki
agar Rancangan UUPA yang telah dihasilkan oleh Panitia Negara
Urusan Agraria tahun 1958 mendapat masukan dari perguruan tinggi.
Menteri Agraria menyampaikan kepada Seksi Agraria UGM pada 4 Juli
1958 No. Unda 1/3/10 meminta Seksi Agraria UGM untuk menelaah
RUUPA ”Sebagai bahan obyektip dari sudut ilmu pengetahuan. Seksi
kemudian diminta membuat perbaikan RUUPA dengan mengubah

58 “Sekadar Uraian tentang Sistematik dari Rancangan Undang-undang Pokok Agraria”,
Madjalah Agraria, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958, hlm. 85-104.
59 RUUPA pertama kali diajukan oleh menteri Soernarjo ke Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum Dekrit Presiden Sukarno, 9 Juli Soenarjo digantikan oleh Menteri Sadjarwo yang
kemudian melakukan beberapa perbaikan RUUPA sebelum kembali memasukan ke parlemen
pada 1 Agustus 1960. Sekalipun situasi politik nasional tidak begitu mendukung, dan sepanjang
1956-1959 telah terjadi tiga kali pergantian kabinet, kelembagaan agraria mulai mapan dan tidak
terpengaruh oleh situasi politik tersebut, hal itu karena struktur kelembagaannya sudah mulai
mapan sejak keluarnya Keppres No. 5/1955.

58 Kelembagaan