Page 91 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 91
domein, penghapusan dualisme hukum agraria, penentuan hanya WNI
saja yang berhak sebagai subjek hak, dan penetapan batas maksimum. 64
2. Kerja Menata Lembaga
Kerja kepanitiaan agraria adalah sebuah sistem sendiri yang
“terpisah” dari aktivitas Kementerian Agraria dalam membangun dan
menyiapkan lembaganya. Di luar persoalan penyusunan dan diskusi
panjang draft UUPA, kerja-kerja kelembagaan agraria pada periode
tersebut (1955-1960) cukup rumit, khususnya persoalan pembagian
kewenangan. Sebelum UU No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas
dan Wewenang Agraria lahir yang kemudian menghasilkan tugas
dan wewenang serta pelimpahan kewenangan, Kementerian Agraria
sebagai lembaga tidak secara otomatis menangani semua persoalan
agraria. Sebelum Kementerian Agraria terbentuk, semua persoalan
agraria diurus di bawah Kementerian Dalam Negeri, kecuali bidang
Pendaftara Tanah ada di bawah Departemen Kehakiman. Akan
tetapi ketika Kementerian Agraria terbentuk pada bulan Maret 1955,
bidang Pendaftaran Tanah tidak segera daimbilalih oleh Kementerian
Agraria, dengan pertimbangan belum dimiliki alat kelengkapan yang
memadai. Baru pada tahun 1957, lewat Keppres 190/1957 Jawatan
Pendaftaran Tanah dipindahkan ke Kementerian Agraria yang diatur
secara bersama. Dengan perpindahan tersebut, maka Keppres 55/1955
juga mengalami perubahan pada Bab II pasal 2 dengan menambahkan
Jawatan Pendaftaran Tanah, yang sebelumnya Kementerian Agraria
terdiri atas: Pusat Kementerian, Jawatan Agraria, dan Jawatan-
jawatan dan organisasi lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden. Keputusan itu menambahkan satu point
pendaftaran tanah pada Keppres 55/1955. 65
Sebelum Keppres 190/1957 tentang pemindahan Jawatan
Pendaftaran Tanah ke Kementerian Agraria, keluar Keputusan menteri
64 Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1982,
hlm. 27.
65 Lihat Mr. R. Soedargo, Op.Cit., hlm. 179 dan 229.
60 Kelembagaan
