Page 64 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Lebih kurang tiga minggu setelah surat Mendagri tersebut
dikeluarkan keputusan dan Penatapan Presiden. Dalam surat tersebut
permintaan Mendagri jelas atas pembentukan Panitia Agraria yang
kemudian direspon oleh Sukarno dengan mengeluarkan Penetapan
Presiden 21 Mei 1948 No. 16 Tahun 1948 dengan menetapkan:

Sarimin Reksodihardjo Ketua
R. Gaos Hardjasoemantri Wakil ketua
Sadjarwo Anggota

Abu Umar Anggota
Mr. Tjat Siregar Anggota
Mr. Soekardono Anggota

R. Suradibrata Anggota
Ir. Danunagoro Anggota
K.R.T. Wirobumi Anggota
R.M.t. Mr. Atmodiningrat Anggota
Mr. A.G. Pringgodigdo Anggota

R. S. Gandasoebrata Sekretaris
M. Soegiri Sekretaris.
32
Sebagaimana disebutkan di atas, tugas utama kepada tim ini
adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal
mengenai hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah,
dan merancang perubahan peraturan lama terkait persoalan tanah.
Jadi mandat yang diberikan cukup jelas agar panitia tersebut

merumuskan kebutuhan mendasar terkait hukum agraria nasional
untuk menggantikan produk hukum Barat. Salah satu point penting
juga yang dipesankan oleh Mendagri kepada panitia agar segera
merumuskan agenda kerjanya sebagai prioritas. Mendagri sadar tugas
yang diberikan sangat luas, sehingga waktunya tidak dibatasi namun
panitia diberi keleluasaan untuk memilih bagian mana yang menjadi

32 Lihat Penetapan Presiden Soekarno No. 16 Tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948. Sumber:
Arsip Nasional RI.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 33