Page 60 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

eigendom-nya adalah kepunyaan negara”. Tentu saja negara dimaksud
27
adalah Pemerintah Kolonial, dan menjadi tidak berlaku hukum adat
di Indonesia karena klaim hukum Barat atas tanah Hindia Belanda.
Menurut C. van Vollenhoven, hak ulayat yang dimiliki sebagai salah
satu hak adat Hindia Belanda adalah tanah, dan hak menguasai itu
tidak diartikan dalam pengertian yang mutlak, kekuasaan masyarakat
hukum adat tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di
wilayahnya. Artinya hak adat ini jika berhadapan dengan hukum
28
Barat menjadi sangat lemah. Sekalipun teori Domein Verklaring ini
menimbulkan perdebatan yang cukup hebat untuk diberlakukannya
di Hindia Belanda, akan tetapi praktiknya Pemerintah Kolonial tetap
menjalankannya yang mereduksi secara hebat hak-hak adat yang

berlaku di Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah otonom seperti
daerah Swapraja. 29

B. Panitia Agraria: Spirit Menata Hukum Agraria
Indonesia

Sebagaimana ditegaskan diawal, para pendiri negara memiliki
mimpi untuk menciptakan Hukum Tanah Nasional sebagai respon
atas produk-produk hukum Barat yang dianggap tidak cocok untuk
kehidupan nasional bahkan cenderung merugikan. Oleh akrena itu,
setelah Indonesia merdeka, Sukarno ingin mewujudkan cita-cita
sebagaimana yang pernah ia sampaikan di depan Pengadilan Kolonial
dengan “Indonesia Menggugat”-nya. Pembentukan Panitia Agraria
hanya satu upaya dalam menata pertanahan, sekalipun itu baru mimpi,

27 Untuk penjelasan tentang Domeinverklaring lihat kajian menarik Herman
Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta:
STPN Press, 2012, hlm. 39. Menurut Herman Soesangobeng, dasar teori anggapan tanah
daerah taklukan, yang dalam ajaran hukum Romawi disebut agri limitati (tanah taklukan) dan
oleh penguasa Belanda disebut gekonquesteert gebied, itulah yang dijadikan alasan pengesahan
hukum (rechts titel) bagi kepemilikan negara atas tanah di Jawa dan Madura. Alasan konsep
hukum ini pulalah yang kemudian dibakukan dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit 1870 (S. 1870 No.
118), menjadi ajaran, asas serta teori domeinverklaring (Pernyataan Hak Milik Negara).
28 C. van Vollenhoven, Indonesia dan Tanahnya, Yogyakarta: STPN Press, 2013, hlm. 7.
29 Lihat ulasan perdebatan tentang teori Domein Verklaring berbagai pakar tanah adat
Belanda dalam kajian Herman Soesangobeng, Op.Cit., hlm. 157-163.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 29