Page 58 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

menjadi pemasok utama kopi untuk pasar dunia, sementara petani
dalam situasi yang miskin dan mengerikan.
Pasca kerja paksa, sistem politik dan kebijakan pertanahan
memasuki babak baru, yakni era ekonomi liberal berlaku di Hindia
Belanda. Pada periode ini, perdebatan di parlemen Belanda tentang
investasi perkebunan skala luas kemudian menghasilkan Regering
Reglement (Agrarische Wet 1870). Sistem monopoli pemerintah
kolonial selama ini tentang tanah didesak oleh swasta agar pihak
swasta diberi ruang untuk melakukan investasi, dan hasilnya keluar

undang-undang tersebut. Sistem liberal ini menjadi babak baru atas
tanah-tanah di Hindia Belanda yang kemudian dikuasai oleh swasta,
dan itu artinya telah menjadikan masyarakat Hindia Belanda kembali
sebagai tenaga yang dieksploitir dalam perekebunan.
Keberadaan Agrarische Wet telah memakan korban banyak warga
pribumi, Sukarno dalam pidato pembelaannya di depan hakim kolonial
yang terkenal dengan Indonesia Menggugat mengkritik terhadap
berlakunya Agrarische Wet,

“…maka sesudah Undang-Undang Agraris dan Undang-Undang
Tanaman Tebu de Wall di dalam tahun 1870 diterima baik oleh
Staten-Generaal di negeri Belanda, masuklah modal partikulir
itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula dimana-mana,
kebun-kebun teh, onderneming-onderneming tembakau dsb.,
ditambah lagi modal partikulir jang membuka macam-macam
perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta api, trem,
kapal, atau pabrik- pabrik yang lain. Imperialisme tua makin lama
makin laju, imperialisme modern menggantikan tempatnya, cara
pengedukan harta yang menggali untung bagi negara Belanda itu,
makin lama makin berobah, terdesak oleh cara pengedukan baru
yang mengayakan model partikulir. …. Cara pengedukan berubah,
tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Tidak, tuan-

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 27