Page 535 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil. Dengan
demikian sekaligus memetakan dan mengukuhkan serta mengakui
keberadaan wilayah hutan adat. Kedua, perlindungan hak atas bidang
tanah masyarakat hukum adat pertama-tama harus disertai dengan
pengakuan negara (pemerintah) secara aktif oleh Pemda.
4. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014,
Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/
SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang
Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan Bersama ini merupakan
kesempatan baru terhadap pengakuan dan pendaftaran penguasaan
dan pemilikan tanah oleh masyarakat (perorangan maupun masyarakat
hukum adat) di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan
langkah maju sebab memungkinkan pendaftaran hak atas tanah
(perseorangan dan adat) di wilayah kehutanan yang semula dipahami
bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara. Pendaftaran hak atas
tanah dalam Peraturan Bersama itu melalui mekanisme dan proses
yang sama seperti pendaftaran tanah umumnya di kawasan non-hutan
dan subyek yang selama ini telah dikenal. Bedanya pemeriksaan dan
analisa dilakukan oleh Tim IP4T yang merupakan gabungan lintas-
sektor. Jenis hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16
UUPA. Yang lebih penting adalah bahwa tanah yang dapat diteruskan
permohonannya adalah melalui penegasan hak. Akses tanah dalam
kawasan hutan ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan reforma
agraria yang terbuka bagi beragam subyek hak, yakni perorangan,
badan pemerintah, badan sosial keagamaan, dan masyarakat hukum
adat, dan bukan badan hukum privat yang aksesnya melalui perijinan
sebagaimana biasa di luar Perber ini.
5. Ada beberapa kendala dalam Peraturan Bersama di atas. Ia masih
menempatkan masyarakat adat sejajar dengan subyek hak lain
(personal, dan badan usaha), dan belum dilihat sebagai pihak
yang dapat menjalankan peran pemegang Hak Menguasai Negara
(HMN), sehingga dapat menerima tugas pembantuan (medebewind)
dari negara. Selain itu, kategori hak yang dikenal hanyalah hak
perseorangan, padahal di masyarakat adat mengenal hak ulayat yang
di dalamnya terdapat hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Perlu

504 Hubungan Keagrariaan