Page 533 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya
Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap hak
masyarakat adat atas kawasan hutan. Konsep hak penguasaan atas tanah
di kawasan hutan bagi masyarakat adat berdasarkan keputusan Mahkamah
Konstitusi telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena
telah mengakomodasi hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat.
Keputusan Mahkamah Konstitusi perlu tindak lanjut dari eksekutif, dan
peraturan yang dibuat untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi ini
harus lebih tinggidari setingkat peraturan menteri. Pengakuan masyarakat
adat seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang, hal ini sesuai
dengan amanah konstitusi. Namun, jika undang-undang membutuhkan
waktu yang lama untuk membuatnya, karena harus ada koordinasi dan
kemauan yang sejalan antara pemerintah dan DPR, maka setidaknya dapat
diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah ini diperlukan setidaknya sebagai respon
adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak penguasaan kawasan
hutan oleh masyarakat adat, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak
hanya putusan di atas kertas yang tidak dijalankan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat.

502 Hubungan Keagrariaan