Page 529 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Kebijakan ini akan menghasilkan perubahan kawasan hutan.
Atas hasil analisis di atas, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota tidak langsung menerbitkan sertipikat
namun menyerahkan hasil analisa itu kepada Kementerian Kehutanan cq.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (Pasal 11). Lalu Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan melakukan kajian terhadap hasil analisis tersebut dan
melaksanakan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling
lama 14 hari jam kerja (Pasal 12). Dari hasil tata batas tersebut terbit Surat
Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan sebagai dasar penerbitan
sertipikat hak atas tanah (Pasal 13 ayat [1]) yang dikeluarkan oleh BPN
RI. Hasil perubahan kawasan tersebut diintegrasikan dalam rencana tata
ruang wilayah (Bab V).

498 Hubungan Keagrariaan