Page 525 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

c. Pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas.
d. Penyuluhan.
e. Pengumpulan data fisik dan Pengumpulan data yuridis.
f. Pengumuman data fisik dan data yuridis.
g. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak.
h. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.
i. Penyerahan hasil kerja.

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 73
sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pendaftaran tanah oleh pemohon.
b. Pengukuran.
c. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah.
d. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
e. Penegasan konversi pengakuan hak.
f. Pembukuan hak.
g. Penerbitan sertifikat.

Dari uraian di atas, baik dalam pendaftaran tanah sistematik ataupun
pendafataran tanah sporadis, maka terkait dengan pendaftaran tanah ulayat
cukup dilakukan kegiatan teknis dan administrasinya yang tahapannya:

a. Penelitian eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayat oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan pakar hukum adat setempat,
masyarakat hukum adat setempat, LSM serta Instansi Pertanahan dan
Kehutanan;
b. Penetapan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat melalui Peraturan
Daerah;
c. Permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan;
d. Penetapan batas-batas tanah adat (jika memungkinkan disetujui
pemilik tanah yang berbatasan: Contradiktur delimitatie)

e. Pengukuran tanah ulayat, dituangkan pada gambar ukur;
f. Pengolahan hasil pengukuran, dan pembutan peta bidang tanah serta
pemetaan pada peta dasar pendaftaran tanah;

g. pembukuan tanah pada daftar tanah

494 Hubungan Keagrariaan