Page 527 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pengelolaan (HPL) sebagai hak publik adalah pengejawentahan
dari HMN tersebut. Karena ia bukan hak privat melainkan
hak publik maka masyarakat hukum adat tidak akan dapat
mengalihkan hak pengelolaannya ini kepada pihak lain.
Persoalannya adalah dengan HPL maka masyarakat hukum
adat menerimanya sebagai tanah negara yang diberikan haknya
kepada mereka.

iii) Pengakuan atas Hak Ulayat sesuai dengan PMA/KBPN No.
5/1999
Pengakuan ini memerlukan pengakuan terhadap hak
ulayat yang diberikan melalui Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten setelah melalui sejumlah tahapan penelitian.
Hasil penelitian itu untuk menilai apakah hak yang diakui
oleh masyarakat itu telah memenuhi kriteria hak ulayat yang
ditetapkan oleh PMA/KBPN No. 5/1999. Peraturan menteri
ini memiliki beberapa kelemahan dalam hal batas yang tanah
ulayat yang diakui: bukan tanah ulayat yang telah dikuasai
orang/badan hukum dengan hak atas tanah dalam UUPA; dan
bukan pada bidang tanah yang telah dibebaskan.

iv) Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No.
26/2007
Pengakuan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni
pengakuan wilayah adat sebagai wilayah dengan nilai strategis,
dan pengakuan wilayah adat sebagai wilayah perdesaan.
Undang-undang ini dinilai memiliki kelebihan yakni mengatur
ruang dalam arti lebih umum, sehingga berlaku atas kawasan
hutan dan bukan kawasan hutan. Akan tetapi kendalanya
adalah terpisahnya antara ruang/wilayah dengan hak atas tanah,
sehingga meski ada penetapan wilayah strategis/perdesaan
yang memberi perlindungan pada masyarakat hukum adat,
tidak dengan sendirinya terdapat kejelasan hak atas tanah pada
mereka.

496 Hubungan Keagrariaan