Page 522 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

tanah) terhadap tanah negara bertujuan untuk menyediakan informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah serta untuk
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari ketentuan Pasal 9
ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, tanah ulayat tidak termasuk ke dalam
obyek pendaftaran tanah. Terhadap tidak dimasukkannya tanah ulayat
sebagai obyek pendaftaran tanah, Boedi Harsono berpendapat bahwa hak
ulayat tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya,
dan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak
ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam obyek pendaftaran tanah.
Secara teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin
dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum yang
berbatasan. Ringkasnya, terhadap hak penguasaan atas tanah (hak ulayat) di
kawasan hutan adat belum diamanatkan untuk dilakukan pendaftarannya
sebagaimana UUPA, padahal eksistensi hak ulayat tersebut diakui oleh
peraturan perudang-undangan.
Di atas sudah dijelaskan bahwa hak penguasaan atas tanah di kawasan
hutan adat merupakan hubungan hukum antara masyarakat adat dengan
tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak
kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan juga harus diakui
dan dilindungi oleh Negara. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah
Ulayat (hak penguasaan atas tanah di kawasan hutan adat) di Indonesia
diakui secara tegas dalam konstitusi Negara. Pasal 18B ayat 2 UUU 1945
menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi tersebut lebih dipertegas lagi
dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,
yang menetapkan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak
atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas hutan adat. Hak ulayat
merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum
adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. 77
Bertitik tolak dari arti penting pendaftaran (hak atas tanah)
sebagaimana amanat Pasal 19 UUPA yaitu mewajibkan pada pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sudah sewajarnya terhadap hak penguasaan atas tanah (tanah

77 Boedi Harsono, op cit, hlm. 185.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 491