Page 524 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 19 UUPA junto PP Nomor 24 Tahun 1997 ,
79
78
ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan
di bidang teknis geodesi dan teknis hukum serta diakhiri kegiatan
pengadministrasiannya dalam daftar-daftar umum. Kegiatan teknis meliputi
pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan di bidang hukum berupa
ajudikasi dan penetapan haknya baik melalui lembaga konversi (penegasan
hak atau pengakuan hak) dari tanah adat atau lembaga pemberian hak jika
berasal dari tanah Negara. Berdasarkan penetapan hak tersebut, barulah
kegiatan pendaftaran tanah diakhiri dengan kegiatan administrasi berupa
pendaftaran haknya dalam daftar-daftar umum, termasuk penerbitan
sertipikat hak atas tanahnya.
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan
bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran Tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah. Dalam
melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik kepala kantor pertanahan
dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk. Pada pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik
kegiatan pendaftaran tanah menurut Pasal 46 sampai dengan Pasal 72
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 adalah:

a. Penetapan lokasi oleh Menteri atas usulan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional.
b. Penyiapan peta pendaftaran berupa peta dasar yang berbentuk peta
garis atau peta foto serta biaya pendaftaran dibiayai dari anggaran
pemerintah swadaya.

78 Dalam Pasal 19 ayat (2) ditentukan bahwa Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini
meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut; dan c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
79 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pengertian pendaftaran tanah
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan
dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 493