Page 521 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

diatur secara lebih rinci, khususnya mengenai syarat, serta hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan tanah ulayat/masyarakat hukum
adat.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Penguasaan atas Tanah di
Kawasan Hutan Adat

Pendaftaran tanah (hak atas tanah), bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan, yang merupakan amanat Pasal 19 yang obyeknya berupa
HM, HGU dan HGB (lihat Pasal 23, 32, dan 38 UUPA). Pendaftaran
tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada
pemilik tanah terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai
pemilik tanah. Kepada pemilik tanah diberikan sertifikat sebagai surat
tanda bukti. Terbitnya sertipikat merupakan pemberi rasa aman kepada
pemilik tanah akan haknya kepada tanah itu, sertifikat merupakan tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut
sesuai dengan data yang terdapat dalam surat ukur dan buku tanah yang
bersangkutan. 75
Disadari bahwa tujuan pendaftaran tanah selain untuk menjamin
kepastian hukum tersebut, juga dapat sekaligus untuk menyediakan data/
informasi pertanahan (lihat Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997). Dengan
demikian, obyek pendaftaran yang dimaksud Pasal 19 serta Pasal 23, 32,
76
dan 38 UUPA baru sebagian hak atas tanah yaitu permukaan bumi baik
terhadap tanah yang sudah ada haknya (hak lama) maupun terhadap tanah
yang belum ada haknya (tanah negara), dan pendaftaran (dalam daftar

75 Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika , Jakarta, hlm 176
76 Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dinyatakan bahwa:
(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; b. tanah hak pengelolaan; c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun; e. hak tanggungan; f. tanah Negara.
(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

490 Hubungan Keagrariaan