Page 519 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Saat ini sudah ada contoh tanah-tanah adat (awalnya
termasuk tanah ulayat), yang setelah didaftarkan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi kepemilikan
bersifat individual, misalnya di Sumatera Barat. Tanah Ulayat
di Minangkabau dimiliki secara bersama oleh masayarakat adat
yang menguasai dan pengaturan pengelolaannya diserahkan
pada penghulu. Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2008, klasifikasi tanah ulayat terdiri atas 4 (empat) jenis
tanah ulayat, yakni tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah
ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.

– Tanah Ulayat Rajo, dapat didaftarkan sebagai subjek
pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga,
diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status
hak pakai dan hak kelola;
– Tanah Ulayat Nagari, dapat didaftarkan dan yang
bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik
mamak KAN diketahui oleh Pemerintah Nagari dengan
status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengolahan;
– Tanah Ulayat Suku, yaitu tanah yang dipunyai secara
bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara
turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya
adalah penghulu suku. Terhadap tanah ulayat suku
dapat didaftarkan sebagai subjek pemegang hak adalah
penghulu-penghulu suku dengan status hak milik.
– Tanah Ulayat Kaum, yaitu tanah yang dimiliki secara
bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi
secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak
terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum. Tanah
Ulayat kaum ini sering juga disebut tanah pusako tinggi.
Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan sebagai
subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak
kepala waris dengan status hak milik.

Dari ketentuan tersebut di atas, dipahami bahwa jika
tanah ulayat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka
statusnya diubah menjadi HGU, Hak Pakai, Hak Milik, HPL

488 Hubungan Keagrariaan