Page 515 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kepastian hukum kepemilikan atas tanah merupakan salah satu kebutuhan
yang hakiki. Kepastian hakiki terwujud apabila tidak ada lagi keraguan dan
kekhawatiran mengenai kepemilikan tanahnya yang sudah terdaftar, baik
keyakinan dari dirinya sendiri maupun pengakuan dari pihak lain. 74
Demikian pula halnya terhadap Hak Ulayat sebagaimana telah di
bahas di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada
Kakanwil dan Kakantah di seluruh Indonesia Tanggal 4 April 2014
Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum
Adat dan Tanah Ulayat, terhadap tanah ulayat yang sudah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti dengan pencatatan pada peta
dasar pendaftaran dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan
menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap tanah ulayat tidak dilakukan
pencatatan dalam buku tanah yang dilanjutkan dengan penerbitan
sertipikatnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan pendaftaran/pencatatan
tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian hukum, karena tidak
sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan (sertipikat), tetapi ditujukan
untuk tertib administrasi dan tersedianya data informasi sebagaimana
tujuan pendaftaran tanah (lihat Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997). Adapun
penjelasannya sebagai ulasan berikut ini.
Dilaksanakannya pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan kepastian
hukum, maknanya untuk memberikan kepastian yang menyangkut 3 (tiga)
hal yaitu status tanah, subyek hak dan obyeknya:

1) Kepastian status hukum berupa hak pada tanah tersebut sesuai dengan
jenis hak yang dimohon.
Bila seseorang memohon HM, HGU atau HGB, maka dengan
pendaftaran tanah munculah status hukum atas tanah itu menjadi
HM, HGB atau HGU atas nama pemohon yang disetujui. Dengan
didaftarkannya tanah seseorang baru ada/lahir HM atas tanah, HGU
atas tanah, HGB atas tanah dan hak-hak lainnya. Sebaliknya, jika
tidak dilakukan pendaftaraan maka tidak/belum ada HM, HGU,
HGB atau Hak Pakai dan lainnya.

74 Muchthar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta,
2008, hal. 3

484 Hubungan Keagrariaan