Page 512 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Akan tetapi, ironisnya, di tengah tidak aktifnya koreksi
terhadap penunjukan kawasan hutan itu terjadi, tumpang-tindih
perizinan dan penguasaan sehingga memerlukan kebijakan one
map policy, serta persyaratan ketat baik secara fisik dan yuridis
untuk membuktikan klaim masyarakat adat; munculnya inisiatif
masyarakat sipil dalam membantu proses penguatan klaim yang
salah satunya adalah melalui peta tidak kunjung pula diakui.
Banyak kritik telah muncul yang melihat kondisi negara yang
tidak aktif bertindak, namun ketika ada inisiatif masyarakat
yang aktif melakukannya, tetap saja negara tidak mengakui.
Data pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh JKPP
yang sudah diregistrasi sebagai wilayah adat (Badan Registrasi
Wilayah Adat/BRWA) sampai dengan tahun 2013 adalah seluas
2,4 juta hektar. Data ini telah diserahkan kepada Kepala UKP4
dan Kepala BIG. Tahapan dan tujuan pemetaan partisipatif
yang mereka rumuskan adalah: Pemetaan partisipatif untuk
1) penyelesaian konflik, 2) perencanaan wilayah adat. Hasil
pemetaan dimasukkan dalam registrasi wilayah adat di BRWA
untuk mendapatkan rekognisi.
Akan tetapi peta-peta partisipatif wilayah adat yang
dihasilkan JKPP belum dapat masuk sistem pemetaan resmi
pemerintah. Perpres No.85/2007 mengenai Jaringan Data
Spasial Nasional (JDSN) merupakan rujukan utama dalam
membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemetaan
Partisipatif yang dibuat oleh BIG. Dalam perpres ini tidak
memungkinkan peta wilayah adat menjadi bagian dalam JDSN,
karena pembuat peta atau wali data tidak menjadi bagian
dari Simpul Jaringan (Pasal 4-5 Perpres 85/2007). Padahal
mandat UU Informasi Geospasial No.4/2011 Pasal 23 angka
1, masyarakat mempunyai hak membuat informasi geospasial
tematik yang dapat menjadi bagian dalam JDSN untuk
dijadikan referensi mengurus hutan Indonesia . Sudah saatnya
70
negara mengakui dan mengakomodir inisiatif dari masyarakat
sipil yang justru memudahkan kerja pemerintah itu sendiri.

70 ibid

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 481