Page 507 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 507
tidak memasukkannya ke dalam kategori pihak ketiga.
Padahal legalitas masyarakat adat sebagai subjek hukum atas
hutan adat telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam pertimbangan hukumnya untuk Putusan MK 35.
Singkatnya, Permenhut 62/2013 tersebut menguatkan kembali
Kemenhut yang melakukan belitan dan jerat teknis yang sulit
dilaksanakan oleh masyarakat dan para pihak untuk terjadinya
pengakuan hak-hak pihak ketiga dalam hal ini hutan adat dalam
pengukuhan kawasan hutan .
66
Peraturan itu juga menyatakan bahwa pihak ketiga
yang mengklaim hak harus menunjukan bukti keberadaan
permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah
ada sebelum penunjukan kawasan hutan maupun sesudah
penunjukan kawasan hutan. Ketiga syarat penguasaan fisik ini
tentunya sulit dipenuhi oleh masyarakat adat apalagi mereka
67
yang terusir dari wilayah adatnya serta mengalami kriminalisasi.
Atas keluarnya Permenhut P.62 tersebut, Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu pihak
yang mengajukan judical review ke MK melakukan penolakan
pada tanggal 21 Januari 2014. AMAN menuntut agar peraturan
menteri tersebut dicabut sebab (1) mengingkari status masyarakat
adat sebagai subjek hukum; (2) mengabaikan putusan MK
45/2011 yang mengkoreksi aturan tentang Pengukuhan
Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan; (3) membatasi bukti
klaim atas Hak Masyarat Adat; (4) memberlakukan syarat
berganda pengakuan Hutan Adat; (5) melestarikan cara pandang
yang salah mengenai Kawasan dan Hutan Negara dengan
mempersamakan keduanya; (6) berpotensi pada semakin
menguatnya ego sektor Kehutanan dalam penyusunan Legislasi
Daerah.
66 Bernadinus Steni dan Yance Arizona, Analisa Hukum atas Permenhut No 62 Tahun 2013,
Desember 2013. Tidak diterbitkan, hlm 5.
67 Rilis Pers: Permenhut P.62 Melanggar Putusan MK35, http://www.aman.or.id/2014/01/22/
rilis-pers-permenhut-p-62-melanggar-putusan-mk35/#.U_VlyqNiTFw, diakses 21 Agustus 2014
476 Hubungan Keagrariaan
