Page 509 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

masyarakat adat di kawasan hutan dan mendengarkan kesaksian
sekurang-kurangnya 12 korban dari anggota masyarakat adat.
Hasil dari Inkuiri National akan disusun dalam format
laporan lengkap yang menyajikan kesaksian korban dan
pemeriksaan dari saksi-saksi. Rekomendasi dari hasil Dengar
Kesaksian akan dimasukkan di dalam laporan dan digunakan
untuk lobby dan upaya perubahan kebijakan. Sampai dengan
saat ini proses National Inquiry masih berjalan.
Di luar national inquiry, masing-masing organisasi
masyarakat sipil tersebut memberikan perhatian yang mendalam
terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak atas tanah dan
kekayaan alam mayarakat hukum adat. Melalui penelitian,
pendampingan, dan advokasi yang sudah mereka lakukan
melalui perhatian kelembagaannya masing-masing, mereka
mendorong penguatan hak mayarakat adat baik melalui
pemetaan, hukum, dan analisa sosial-ekonomi-politik, serta
mempertemukan berbagai elemen kelembagaan.
Jaringan kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah
melakukan pemetaan terhadap wilayah hutan adat. Ini
dilakukan mengingat ketiadaan secara aktif pemerintah
(Kementerian Kehutanan) yang telah secara otoriter (istilah
resmi MK) menunjuk kawasan hutan dan memasukkan hutan
adat ke dalam hutan negara. Jika pasal mengenai hal itu sudah
dibatalkan oleh MK, maka logikanya adalah Kementerian
Kehutanan lah yang harus secara aktif mengkoreksi kesalahannya
dengan menetapkan dan mengeluarkan kawasan hutan adat
yang telah diapropriasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya
tidaklah demikian.
JKPP sampai dengan Desember 2013 telah menguji
coba memetakan secara partisipatif wilayah adat yang diambil
secara sepihak oleh kementerian Kehutanan. Dari data yang
sudah dikumpulkannya, 5.263.058,28 hektar luas wilayah hasil
pemetaan partisipatif terdapat wilayah adat sekitar 4.973.711,79
hektar. Jika data peta wilayah adat tersebut ditumpang susun
dengan data peta Kawasan Hutan, maka ada sekitar 81% atau
sekitar 4.050.231,18 hektar kawasan hutan berada di wilayah

478 Hubungan Keagrariaan