Page 506 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

sampai dengan Agustus 2014 seluas 71.973.740,36 hektar atau
sebesar 58,80% hektar atau sebesar 56,99%. 65
Pengukuhan itu merupakan pelaksanaan dari Permenhut
Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan. Peraturan ini mengakomodasi keberadaan bukti tertulis
dan bukti tidak tertulis sebagai dasar hak masyarakat dalam
proses pengukuhan kawasan hutan. Di samping itu, peraturan
ini juga mengakomodasi batas virtual sebagai batas kawasan
hutan untuk lokasi tertentu yang tidak dapat dilakukan tata
batas fisik. Permenhut ini idealnya sejalan dengan putusan
MK, karena hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis,
sehingga dengan diakomodasinya bukti tidak tertulis, maka hak
masyarakat yang berasal dari hak adat dapat diakui.
Akan tetapi terdapat perubahan pada tahun 2013. Terbit
Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-
II/2013. Pada intinya surat edaran itu bertujuan untuk
memberikan informasi kepada seluruh Gubernur, Bupati dan
Kepala Dinas yang mengurus persoalan kehutanan di daerah.
Di dalam surat edaran ini terdapat kesalahan tafsir atas putusan
MK, karena dalam putusan MK dinyatakan bahwa hutan adat
merupakan bagian dari hutan hak, tetapi dalam angka II.1.c
surat edaran ini disebutkan bahwa hutan berdasar statusnya ada
tiga, yaitu hutan negara, hutan adat, dan hutan adat.
Kejanggalan itu dilanjutkan dengan Permenhut Nomor
P.62/Menhut-II/2013 yang merupakan perubahan terhadap
Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012. Pasal 24A ayat
(3) Permenhut mengatur bahwa: “Dalam hal sebagian atau
seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam
kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.” Ketentuan
permenhut ini tidak sejalan dengan putusan MK, karena yang
dimaksud dalam putusan MK adalah hutan adat dikeluarkan
dari hutan negara, bukan berarti dikeluarkan dari kawasan
hutan. Salah satu pengabaian tampak dalam Pasal 17 berupa
pengingkaran masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan

65 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Penetapan Kawasan Hutan, Menuju Kawasan
Hutan Indonesia yang Mantap, Jakarta, September 2014

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 475