Page 501 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Nomor Perkara Sebelum Putusan MK Sesudah Putusan MK
pada ayat (1) dan ayat (2); Pemerintah menetapkan
dan hutan adat ditetapkan status hutan sebagaimana
sepanjang menur ut dimaksud pada ayat (1);
kenyataannya masyarakat dan hutan adat ditetapkan
hukum adat yang bersangkutan sepanjang menur ut
masih ada dan diakui kenyataannya masyarakat
keberadaannya. hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya.

Putusan MK 45 merupakan sebuah koreksi terhadap “tindakan
otoriter” yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan, yang
dikarenakan pemerintah mendapatkan kewenangan dari undang-undang
untuk menjadikan suatu wilayah menjadi kawasan hutan hanya dengan
cara penunjukan. Kewenangan ini tentu berpotensi menafikkan hak-hak
masyarakat yang ada pada wilayah tersebut, karena tidak ada proses yang
dilaksanakan, sehingga tindakan tersebut hanyalah tindakan serta-merta
yang dilakukan secara sepihak. Dalam Putusan MK45 disebutkan pada
bagian pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh
berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan
hukumdan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan
freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan
untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan
hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan
pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang
dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya
tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak
seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan
melalui penunjukan.”

Pertimbangan Mahkamah yang tersebut di atas menyatakan bahwa
tindakan yang menjadikan penunjukan sebagai dasar untuk menegaskan
kawasan hutan definitif merupakan perbuatan otoriter yang tidak
dapat dipertahankan lagi, karena hutan merupakan sumber daya yang

470 Hubungan Keagrariaan