Page 505 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

di daratan dan perairan seluas 133.424.121,33 hektar. Seluas
128.225.146,02 kawasan hutan di daratan dan sekitar 5 juta
lebih berupa perairan (Kemenhut 2013) .
63
Selain itu terdapat masalah berupa perspektif penetapan
kawasan hutan di Kementerian Kehutanan yang hanya
memenuhi syarat administratif (saat telah mencapai ‘temu
gelang’) dan disahkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB),
sehingga dalam kenyataan lapangannya ia melanggar penguasaan
masyarakat yang telah mendiami dan memanfaatkannya didalam
lingkungan dan penanda alam yang ada (sungai, pantai, dll).
Oleh sebab itu dilakukan penetapan kawasan sebagai
tindak lanjut MK 35 tersebut. Hal ini juga akibat desakan dari
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian Sistem
Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat
Jenderal Planologi pada tahun 2010. Ada tiga permasalahan
yang ditemukan dari kajian ini; 1) disharmonisasi kebijakan
dan regulasi antar sektor, 2) pelaksanaan pengukuhan kawasan
hutan yang belum optimal, 3) belum adanya mekanisme
penyelesaian konflik kawasan hutan yang memberikan keadilan
bagi seluruh pihak. Inilah yang mendorong perlu adanya Nota
Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
yang ditandatangani oleh 12 Kementerian dan Lembaga (NKB
12 K/L) pada tanggal 12 Maret 2013 di Jakarta tersebut .
64
Sampai dengan tanggal 3 September 2014 seluas
58.154.230,24 hektar (47,51%) dari seluruh kawasan hutan
seluas 122.404.872,67 hektar telah berhasil dilakukan
penetapan kawasan hutan. Penetapan sebelum percepatan
penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2009 seluas
13.819.510,12 hektar atau sebesar 11,29%, sehingga seluruh
penetapan kawasan hutan (sebelum dan setelah percepatan)

63 Kasmita Widodo, “Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan”, http://www.
mongabay.co.id/2014/01/09/hutan-adat-dalam-tumpukan-penguasaan-hutan/, diakses 9 Agustus
2014
64 ibid

474 Hubungan Keagrariaan