Page 502 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus ditetapkan melalui
tahapan. Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan bahwa penunjukan
sepihak oleh Menteri Kehutanan itu dengan sendirinya tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
Pada Putusan MK45 di dalam putusannya pada bagian pertimbangan
[3.14] Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU
Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang
telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini
dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut
Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo
mempergunakan frasa“ ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya
untuk yang“ ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang
a quo tetap sah dan mengikat”
Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan frasa “ditunjuk dan atau”
dalam Pasal 81, karena jika Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa
tersebut, maka semua penunjukan-penunjukan yang telah dilakukan
sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus dinyatakan batal.
Dihapusnya frasa ditunjuk pada Pasal 1 angka 3 tidak berarti semua wilayah
yang telah menjadi kawasan hutan melalui penunjukan yang telah dilakukan
sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau sebelum adanya
putusan MK ini harus diperlakukan sama dengan penetapan kawasan
hutan. Penunjukan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 harus diperlakukan sebagai tahap awal dalam
proses pengukuhan kawasan hutan, yang kemudian perlu ditindaklanjuti
dengan tahapan berikutnya dalam proses pengukuhan kawasan hutan yaitu
penatabatasan, pemetaan dan penetapan. Hal ini sejalan dengan pasal 15
ayat (1) UU Kehutanan ini, yang mengatur bahwa penunjukan adalah
tahap awal dalam pengukuhan kawasan hutan dan perlu dilanjutkan dengan
tahapan berikutnya.
Pada putusan Perkara No. 34/PUU-IX/2011, MK memperkuat
pandangannya bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak
perseorangan dan badan hukum.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 471