Page 498 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Meskipun, di dalam pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, negara
memberikan hak kepada masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berupa:

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.

Namun di dalam ayat (2) pada pasal yang sama diatur bahwa
pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adanya
syarat masyarakat adat dapat dikukuhkan keberadaannya dalam Perda inilah
yang melemahkan masyarakat adat, karena hanya sedikit Perda yang sudah
dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal ini.
Apabila masyarakat adat belum dikukuhkan keberadaannya, maka
berimplikasi pula pada belum dikukuhkannya wilayah adatnya, yang
tentu saja dapat mengancam hak penguasaan masyarakat adat atas
wilayah adatnya jika pemerintah daerah tidak memiliki iktikad baik untuk
memberikan perlindungan.
Peraturan UU Kehutanan yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk menjadikan suatu wilayah hanya dengan melalui
penunjukan merupakan bentuk tindakan yang otoriter. Terlebih lagi
masyarakat adat sebagai pemilik dari hutan adat dapat diakui keberadaannya
secara formal jika sudah diatur di dalam peraturan daerah. Hal ini
memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat
kepada subyek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat
hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar
kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat
atas tanah tersebut.
Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya UU
Kehutanan belum dapat memberikan posisi yang kuat bagi masyarakat
adat dalam pemenuhan hak penguasaan atas hutan adat. Sehingga,
meskipun Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 467