Page 496 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat serta hak-haknya atas tanah, semakin bertambah
dengan disahkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagai pengganti UU Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967. Salah satu
klausul yang bermasalah dalam Undang-undang Kehutanan 1999 ini adalah
ketentuan yang yang mengatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melestarikan
keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat 3), dan hutan adat adalah
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1
ayat 6). UU Kehutanan ini juga menetapkan bahwa pemerintah berwenang
menunjuk kawasan hutan (Pasal 1(1), 1(2) dan 1(3). Penunjukan hutan
adat dapat dilaksanakan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum
adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5(3)),
dan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 67(2)). 57
Pengukuhan kawasan hutan Negara diatur di dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan,
Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan
Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 47/Menhut-
II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Menurut kedua
peraturan menteri tersebut ditentukan bahwa Dirjen Planologi Kehutanan
dapat menetapkan sepihak kawasan hutan, tanpa menunggu persetujuan
masyarakat yang menguasai wilayah setempat. Sedangkan untuk penetapan
dan perubahan status dan fungsi kawasan hutan sebagian besar tercantum
dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001. Menurut Pasal
5 dan 16 PP No.44/2004, wewenang pengukuhan kawasan hutan Negara
berada di tangan Menteri Kehutanan. Wewenang Pemerintah Daerah
Kabupaten terbatas pada penentuan batas-batas kawasan hutan yaitu
wewenang untuk membentuk Panitia Tata Batas yang berfungsi memberikan
klarifikasi tentang status tanah dalam proses penyelenggaraan tata batas.
Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengukuhkan
kawasan hutan, karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan Menteri
Kehutanan. 58

57 Ibid, hlm 8
58 Ibid, hlm 9

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 465