Page 497 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

UU Kehutanan tahun 1999 mengatur tentang hutan adat sebagai
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. UU
Kehutanan itu juga menetapkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk
dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku
berdasarkan undang-undang ini. Peraturan hukum yang berlaku secara
internasional maupun nasional yang menjamin keberadaan hak-hak atas
tanah dari masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia memang
tidak bersifat mutlak. Artinya, hak tersebut dapat diambil asalkan melalui
proses hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Namun demikian, UU
Kehutanan tahun 1999 tidak memberi jaminan yang jelas bagi hak-hak
masyarakat hukum adat, terutama yang melindungi hak masyarakat adat
apabila wilayahnya ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai hutan tetap.
Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas dari UU Kehutanan
tahun 1999 tentu saja merugikan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan
di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 melarang
sejumlah kegiatan dilakukan di kawasan hutan, seperti mengerjakan dan
atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,
melanggar batas-batas suatu kawasan hutan di dalam radius atau jarak
tertentu, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau surat ijin yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwewenang dan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang
berwenang. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini akan berakibat
dikenakannya hukuman penjara dan hukuman denda.
Adanya pengaturan dalam UU Kehutanan ini yang memasukkan
hutan adat menjadi bagian dari hutan negara tentu saja membatasi hak
dari masyarakat adat untuk mengakses hutan adatnya. Hal ini dikarenakan
dengan adanya penunjukan dan atau penetapan suatu wilayah dapat
menjadi hutan, jika wilayah hutan adat masyarakat adat ditunjuk dan atau
ditetapkan sebagai wilayah hutan negara, maka dalam mengakses hutan
adatnya, masyarakat adat terhadang ketentuan pasal 50, seperti tersebut
di atas.

466 Hubungan Keagrariaan