Page 494 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan tidak mencabut Boschordonantie. Di dalam
pasal 21 undang-undang kehutanan ini berbunyi sebagai berikut: “Sambil
menunggu keluarnya peraturan peraturan pelaksanaan daripada Undang-
undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang Kehutanan
yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
jiwa Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.” Di dalam
paparan pasal tersebut, maka secara eksplisit dikatakan bahwa peraturan
yang ada sebelumnya mengenai kehutanan masih berlaku, yang artinya ini
juga berlaku untuk Boschordonantie.
Memang di dalam pasal tersebut terdapat frasa sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa undang-undang ini, tetapi pada kenyataannya
domein verklaring tetap berlaku, meskipun dengan konsep yang berbeda,
karena pada zaman kolonial, negara sebagai dominum (pemilik tanah),
sedangkan setelah adanya UUPA, negara memiliki hak menguasai. Dalam
hal ini yang berbeda hanya konsep kewenangan dari negara, tetapi substansi
dari domein verklaring dimana seseorang yang tidak dapat membuktikan
kepemilikan tanahnya, maka tanah tersebut akan dimiliki negara, yang
kemudian frasa dimiliki menjadi dikuasai.
Praktek ini dapat terlihat sejak pada zaman pemerintahan Orde
Baru yang secara sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya sektor
kehutanan meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang tanah-
tanahnya ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara, termasuk
melanggar peraturan perundangan yang sah masih berlaku seperti UUPA.
55
Pada zaman orde baru, UUPA dikesampingkan dalam praktek kehutanan,
dengan alasan hal-hal yang berkaitan dengan hutan menggunakan undang-
undang kehutanan. Padahal di dalam undang-undang kehutanan, tidak
ada satu pasal pun yang menetapkan bahwa UUPA tidak berlaku dalam
kawasan hutan, dan kondisi semacam ini masih berlaku hingga zaman
setelah reformasi. Hal inilah yang kemudian memicu banyak konflik di
sektor kehutanan.

Boschordonantie baru dihapus oleh Undang-Undang nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan, yang tertera di dalam pasal 83, yang berbunyi
sebagai berikut:

55 Ibid

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 463