Page 489 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Setiap kelompok dalam tatanan dan struktur nagari tersebut
menempati dan menguasai tanah dan kekayaan alam. Hubungan subyek
hukum di setiap level dengan tanah dan kekayaan alamnya diistilahkan
oleh orang Minangkabau sebagai ulayat. Semua level memiliki tanah ulayat,
jadi ada ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, ulayat jurai, hingga ulayat
perseorangan (keluarga). Maka, di dalam ulayat juga akan ditemukan “hak
perdata perorangan”. Dalam konteks ini “hak ulayat” yang sesuai dengan
UUPA (yakni hak publik persekutuan) hanyalah ulayat nagari, sedangkan
ulayat pada level di bawahnya adalah hak milik adat baik bersifat komunal
maupun privat.
47
Contoh lain keanekaragaman hak milik dalam masyarakat hukum
adat adalah di masyarakat adat Mamahak Besar dan Long Bagun di
Kalimantan Timur. Hak membuka tanah untuk dijadikan ladang, hak
atas pohon dan tanaman yang diberikan tanda menurut ketentuan adat
merupakan hak perdata perorangan. Namun penguasaan tanah dan hasil
hutan merupakan penguasaan bersama berdasarkan hak ulayat, yang
kewenangan pengaturannya ada pada Kepala Adat. Pemuka adat memiliki
kewenangan dalam mengatur hubungan pemanfaatan tanah dan hasil
hutan kepada para anggotanya, namun tidak memiliki kewenangan untuk
memberikan tanah kepada masing-masing anggotanya secara individu.
48
Mereka juga menggunakan berbagai istilah untuk berbagai jenis
kegiatan penggunaan dan pengolahan tanah, begitu pula yang berkaitan
dengan hak perorangan. Berikut ini adalah contoh bentuk hak perorangan
yang pada umumnya terdapat pada masyarakat hukum adat di Indonesia,
meskipun dengan nama yang berbeda-beda:

a. Hak milik;
b. Hak memungut hasil tanah;
c. Hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu;
d. Hak wenang beli;
e. Hak pejabat adat.

47 Kurnia Warman, “Hutan adat di ‘persimpangan jalan’: Kedudukan hutan adat di Sumatra
Barat pada era desentralisasi”, dalam: Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds), Hukum Agraria
Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial
Dan Desentralisasi, hlm. 93-94. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta.
48 Nurul Elmiyah, “Negara dan Masyarakat Adat; Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil
Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun, Kalimantan Timur”, Disertasi di Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia, 2003, hlm. 308

458 Hubungan Keagrariaan