Page 487 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

itu juga mencerminkan perubahan yang semakin tinggi pada tuntutan,
nilai-nilai dan harapan-harapan terhadap hukum. 46
Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution telah
menggunakan hukum yang progresif, namun sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Salah satu hal yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi
adalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang selama ini sering
terabaikan, padahal konstitusi sendiri mengakui keberadaan hak tersebut.
Hak ulayat masyarakat hukum adat meliputi semua sumber daya alam,
termasuk tanah, yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum
yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang
belum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hak ulayat merupakan “konsep
mini” dari hak bangsa, karena masyarakat adat merupakan pemilik utama
sumber daya agraria yang ada di wilayah adatnya, sehingga memiliki hak
untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber daya
agraria di wilayah adatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hak
Ulayat mengandung dua aspek, yaitu:

a) Aspek keperdataan, yaitu berupa kewenangan mempunyai (entitlement
to posess) oleh masyarakat hukum adat terhadap wilayah ulayat (yang
meliputi tanah dan/atau perairan) termasuk sumber daya alam yang
terdapat di wilayah ulayat;
b) Aspek publik, yaitu berupa kewenangan mengatur penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat dan sumber daya alam, baik oleh anggota
masyarakat hukum adat maupun oleh orang/pihak yang bukan
merupakan warga masyarakat hukum adat. Aspek ini melahirkan dua
sifat kekuatan keberlakuan kewenangan, yaitu kekuatan ke dalam
dan ke luar. Kekuatan yang berlaku ke dalam artinya memberikan
wewenang kepada penguasa masyarakat hukum adat untuk mengatur
penguasaan dan penggunaan wilayah ulayat itu oleh warga dan untuk
kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kekuatan
yang berlaku ke luar artinya memberikan kewenangan untuk
mengatur penggunaan/akses oleh orang luar terhadap tanah ulayat.

b. Hak Perorangan

46 Achmad Sodiki, op cit, hlm 5

456 Hubungan Keagrariaan