Page 491 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Hak wenang beli ialah hak seseorang, lebih utama daripada yang lain,
untuk mendapat kesempatan membeli tanah (juga empang) tetangganya
dengan harga yang sama. Di berbagai lingkungan hukum, hak wenang itu
diberikan kepada :

1. pemilik tanah atas bidang tanah yang berbatasan dengan tanah
miliknya (sempadan) ;
2. anggota-anggota sekerabat (parental, matrilineal,patrilineal) dari si
pemilik tanah ;
3. para warga sedesa. 52

e. Hak pejabat adat
Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong Desa atas tanah
jabatan yang ditujukan untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh
menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya.
Maksud pemberian hak itu ialah untuk menjamin penghasilan
para pejabat tersebut. Isi hak itu ialah : pejabat yang bersangkutan boleh
mengerjakan tanah jabatan itu atau menyewakannya kepada orang lain,
tetapi tidak boleh menjual atau menggadaikannya. 53

Merujuk dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
konsep hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat adat pada dasarnya
terbagi atas dua bentuk hak penguasaan, yaitu hak ulayat dan hak
perorangan. Di dalam hak ulayat itu sendiri terdapat hak milik kolektif,
komunal, dan privat. Hubungan hak ulayat dengan hak perseorangan selalu
bertolak belakang, hal ini dikarenakan semakin kuat hak perseorangan atas
tanah, maka semakin lemah kekuatan berlaku hak ulayat.

2. Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Hutan Adat
Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat adat merupakan bagian
dari hak asasi masyarakat adat. Hal ini diakui tidak hanya di tingkat
nasional, tetapi juga secara internasional, seperti yang diatur di dalam pasal
17 ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi
sebagai berikut: “Everyone has the right to own property alone as well as in

52 Ibid, hlm. 37
53 Ibid, hlm. 36

460 Hubungan Keagrariaan