Page 493 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No.
119A;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari
Staatsblad 1874 No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal
1 dari Staatsblad 1877 No. 55;

e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van
Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58

Pengaturan mengenai kehutanan pada zaman kolonial menggunakan
Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 atau Ordonansi tentang
Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun 1927 yang berlaku untuk
wilayah jawa dan Madura, sedangkan di luar kedua wilayah itu belum
diatur ke dalam peraturan perundang-undangan.
Ordonansi tentang Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun 1927
merupakan satu produk hukum yang berada setingkat dibawah UU-, yang
menetapkan bahwa hutan negara adalah: tanah yang termasuk tanah negara
yang bebas dari hak-hak ulayat (beschikking recht, termasuk tanah-tanah
milik desa), pihak ketiga dan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan kayu-kayuan
dan bambu yang timbul dari alam….. (pasal 2 klausul a). Kedudukan
Boschordonnantie 1927 yang lebih rendah daripada Agrarische Wet 1870
dalam hirarki perundangan berakibat pada taatnya ordonnantie pada wet.
Asas domein verklaring yang dianut oleh Agrarische Wet 1870 juga diikuti
oleh Boschordonnantie 1927. 54
Di dalam hukum terdapat asas lex specialis derogate legi generalis,
yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum, sehingga meskipun keberadaan domein verklaring berasal
dari Staatsblad 1870, tetapi ketika sudah diaplikasikan ke dalam aturan
yang khusus, maka bentuknya menjadi spesifik. Artinya, apabila berkaitan
dengan urusan khusus, seperti hutan, maka yang berlaku adalah aturan
yang ada ketika itu mengenai hutan, yaitu Boschordonantie. Hal ini dapat
diartikan meskipun Staatsblad 1870 sudah dicabut melalui UUPA, tetapi
karena UUPA tidak mencabut keberadaan Boschordonantie, maka peraturan
yang ada di dalamnya masih berlaku, termasuk asas domein verklaring.

54 Sandra Moniaga, Ketika Undang-Undang Hanya Diberlakukan Pada 39% Wilayah Daratan
Indonesia, Forum Keadilan: N0. 27, 12 November 2006

462 Hubungan Keagrariaan