Page 486 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada ayat (2) diatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Merujuk dari ketentuan undang-undang tersebut di atas, peraturan
menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan, sehingga
seharusnya peraturan menteri yang bertentangan dengan konstitusi dan
undang-undang sebaiknya tidak dapat diberlakukan lagi.
Menurut penulis, di dalam praktek, masyarakat hukum adat banyak
yang kehilangan hak ulayatnya karena Negara lebih banyak menggunakan
asas kepastian hukum dibandingkan asas keadilan. Hal ini nampak dalam
permenag nomor 5 tahun 1999 yang memuat ketentuan tanah yang
telah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memegang hak
penguasaan tanah berdasarkan UUPA, dan dimiliki atau diserahkan oleh
suatu dinas pemerintah, badan hukum atau perorangan yang mengacu
pada dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada tidak
dapat dilaksanakan hak ulayat di atasnya. Masyarakat hukum adat adalah
masyarakat yang menggunakan hukum tidak tertulis, sehingga mereka
tidak memiliki bukti atas tanah ulayatnya. Sehingga, apabila ada pihak lain
yang memiliki bukti seperti sertipikat, maka pihak yang memegang bukti
tersebutlah yang dimenangkan, meskipun mungkin pada kenyataannya
tanah tersebut merupakan tanah ulayat.
Penegakan hukum sebagai “bussiness as usual” telah menjadi pekerjaan
rutin dan mekanis yang melupakan gerak masyarakat yang terus berubah
dalam berbagai segi kehidupan. Hukum dengan demikian hanya dipandang
dari segi statiknya tetapi dilupakan dari segi progressnya. Padahal progress

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 455