Page 503 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Putusan MK ini mengganti pasal 4 ayat (3) menjadi:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan
memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.”

Maksud kata wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi
adalah ketika pemerintah akan menetapkan kawasan hutan, berkewajiban
menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi
kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak
konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, hal ini sesuai dengan
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
Oleh karena itu, jika dalam proses pengukuhan kawasan hutan
Pemerintah menemukan keberadaan dan hak masyarakat adat ataupun
hak perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka
Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu
secara adil dengan para pemegang hak. 60
Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU Kehutanan
terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan,
yaitu negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang
di atasnya terdapat hutan. Pada putusan Perkara Nomor 35/PUU-X/2012,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga
memegang hak atas hutan. Maka, dapat diartikan bahwa masyarakat hukum
adat selain memegang hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas
hutan adat. Perseorangan/badan hukum pemegang hak atas tanah juga
memegang hak atas hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan adat
harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat,
karena hutan adat berada di atas tanah ulayat. 61

60Yance Arizona, Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan, http://www.
academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan diakses pada
tanggal 1 November 2014
61 Ibid

472 Hubungan Keagrariaan