Page 508 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

ii. National Inquiry oleh Komnas HAM dan Inistiatif Organisasi
Masyarakat
Pihak yang memberikan respon langsung dengan adanya
putusan Nomor 35/PUU-X/2012 adalah Komnas HAM
dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Lembaga negara ini
langsung mengadakan National Inqury yang dilakukan karena
selama ini pemerintah dianggap telah melakukan banyak
kesalahan dan kekerasan yang telah mencerabut hak masyakat
adat atas wilayahnya, sehingga pemerintah harus memberikan
hak restitusi.
National Inquiry adalah salah satu bentuk penyelidikan
terhadap permasalahan tertentu yang memberi dampak pada
nasib masyarakat luas yang diduga akarnya dari satu bidang
yang sifatnya nasional. Berbeda dengan penyelidikan umum,
inkuiri nasional adalah melibatkan partisipasi masyarakat dan
juga pemberian pendidikan kepada masyarakat serta aparat
pemerintah mengenai hak-hak masyarakat adat. Kegiatan
68
ini dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan atas satu
masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis
dan bersifat terbuka. Dapat dikatakan ia merupakan gabungan
antara penyelidikan, kajian, kampanye, dan rekomendasi
kebijakan.

National Inquiry memiliki metode penelitian dengan
mengumpulkan data yang dilakukan oleh 9 organisasi
masyarakat sipil seperti Sajogyo Institute, HuMa, AMAN,
The Samdhana Institute, Elsam, Kemitraan, JKPP, Epistema
Institute, dan Komnas Perempuan, selain Komnas HAM
sendiri. Verifikasi data dilakukan dalam stakeholder meeting dan
pertemuan dengan tim lokal untuk mempersiapkan persiapan
Dengar Kesaksian (Public Hearing) di tujuh wilayah. Masyarakat
adat sebagai korban yang mendapatkan pelanggaran yang
terindikasi pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia dihadirkan
secara convidential untuk memberikan kesaksiannya. Dalam
proses Dengar Kesaksian disajikan minimal 6 kasus konflik

68 Wawancara dengan Sandra Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Jakarta, 8 September
2014

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 477