Page 516 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah, akan terlindunglah
hak pemilik. Hak itu digunakan pemiliknya sebatas isi dan sifat
dari status tanah itu oleh pemilik hak. Pemilik hak yang terdaftar
akan dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut untuk
kepentingan apa saja di atas tanah tersebut, untuk digunakan sebatas
hak miliknya itu, asal tidak dilarang oleh aturan atau ketentuan
lainnya. Misalnya, bila status tanah itu adalah Hak Guna Usaha maka
pemegang Hak Guna Usaha akan dapat mengunakan hak tersebut
sebagai mana peruntukan dari hak dimaksud sesuai dengan yang
ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk pertanian, perikanan
dan peternakan (lihat Pasal 28 ayat (1) UUPA). Hak Guna Bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun (lihat Pasal 35 ayat (1) UUPA). Oleh karena dalam
hukum positif kita tanah ulayat belum jelas statusnya apakah termasuk
hak atas tanah (sebagimana pasal 16 UUPA), hak pengelolaan atau
semacam Hak Menguasai Negara yang dilimpahkan pada masyarakat
hukum tertentu? Artinya memang keberadaan tanah ulayat sudah
diakui, hanya saja isi dan sifat dari tanah ulayat itu belum ada
pengaturannya, sehingga tidak ada alas an untuk menerbitkan
sertipikatnya.
Demikian halnya dengan tanah ulayat, jika didaftarkan pada
buku tanah dan sampai diterbitkan sertipikatnya berarti akan muncul/
lahir haknya. Dalam pendaftaran ini akan muncul permasalahan apa
status haknya: Hak Ulayat? Sampai saat ini lembaga hak ulayat belum
ada pengaturannya, sehingga pencatatan pada peta dasar pendaftaran
sebagaimana surat edaran di atas hanya dengan membubuhkan tanda/
simbol kartografi tertentu saja menurut peneliti sudah tepat.
Tanah (hak) ulayat beraspek publik dan perdata. Aspek publik
tersebut mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan
memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan
tanah ulayat oleh Kepala Adat. Sedangkan aspek perdatanya
mengandung arti bahwa tanah ulayat merupakan hak kepunyaan
bersama masyarakat hukum adat.
Secara teoritis, hak kepemilikan berbeda dengan hak menguasai.
Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik dari benda

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 485